Laman pribuminews (13/8) menulis cukup panjang mengenai misteri dana
revolusi ini dan dugaan kaitannya dengan Megawati dan PDIP. Inilah
salinannya:
Memang, dalam beberapa tahun terakhir kembali beredar kabar mengenai
Dana Revolusi, terutama di media-media sosial. Bahkan, bukan cuma
pembahasannya yang muncul, tapi juga foto-foto yang katanya berkenaan
dengan Dana Revolusi. Jauh sebelum itu, majalah Gatra edisi 12
Agustus 2012 pernah menurunkan hasil wawancara dengan Soebandrio, yang
pernah menjadi Wakil Perdana Menteri I pada masa pemerintahan Bung
Karno, yang fokus utamanya tentang Dana Revolusi. Ketika itu, Soebandrio
masah dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang-Jakarta dan baru
mendapat grasi dari Presiden Soeharto. Itulah sebabnya ketika itu
beredar isu bahwa grasi yang didapatkan Soebandrio adalah imbalan dari
keberhasilannya mencairkan Dana Revolusi.
Pengumpulan Dana Revolusi itu, menurut Soebadrio, diputuskan oleh
Presiden Soekarno dan Pemerintahan Kabinet Djuanda. Ketika itu keadaan
keuangan negara sangat sulit dan anggaran belanja para menteri sangat
terbatas. “Jika menteri kehabisan uang, dibutuhkan tambahan anggaran
belanja. Ini makan waktu agak lama, sampai beberapa bulan. Maka, Menteri
Keuangan dipersilakan menyediakan Dana Revolusi dalam rupiah, dalam
jumlah terbatas. Keadaan keuangan negara waktu itu serba-sulit, separo
anggaran belanja negara dipakai untuk perjuangan merebut Irian Barat,
kini Irian Jaya. Para menteri yang sangat membutuhkan uang mengajukan
permintaan kepada Menteri Keuangan yang meneliti permintaan itu. Jika
Menteri Keuangan setuju, kemudian harus diajukan kepada Djuanda untuk
mendapat pengesahannya. Setelah Bapak Djuanda meninggal, saya dan
Chairul Saleh diberi tugas memberi keputusan terakhir tentang permintaan
menteri,” tutur Soebandrio kepadaGatra.
Soebandrio dan Chairul Saleh pun kemudian memberikan persetujuan.
“Misalnya untuk Menteri Perindustrian Arumnanto. Jumlahnya Rp 30 juta
atas rekomendasi Menteri Keuangan,” katanya.
Dana Revolusi, ungkap Soebandrio, tidak disimpan di luar negeri atas
nama dirinya. “Dana Revolusi berwujud rupiah dan hanya disimpan di bank
dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, kira-kira tahun 1980-an, ada orang Malaysia bernama
Musa datang ke rumahnya, menemui istri Soebandrio, Sri Kusdyantina, dan
Musa mengaku baru tahu bahwa Soebandrio masih hidup setelah melihat
fotonya bersama sang istri. Musa mengaku sebagai nasabah Union Bank of
Switzerland (UBS).
Kepada Sri Kusdyantina, Musa mengaku tahu persis bahwa di bank Swiss
itu ada deposito atas nama Dr Soebandrio sebanyak US$ 130 juta. “Tapi,
saya menganggap keterangan itu bohong dan sensasional. Pemerintahan
Soekarno sama sekali tak punya dana untuk disimpan di Swiss. Saya pesan
kepada istri saya untuk menjawab begitu kalau ditemui Musa. Sebab saya
yakin Dana Revolusi itu tak mungkin ada,” katanya.
Soebandrio mengisahkan, Musa terus datang menemui istrinya, sementara
Soebandrio masih dipenjara. “Itu berlangsung selama kira-kira satu
tahun. Bahkan, dia pernah datang membawa seorang Swiss untuk membuktikan
bahwa saya masih hidup dan hukuman saya telah diubah dari vonis mati
menjadi hukuman seumur hidup. Musa terus membujuk. Dia berkata, kalau
saya sudah mati, dana itu akan menjadi milik bank Swiss. Sayang sekali
kalau tak segera diambil. Dia mendesak istri saya agar membujuk saya
untuk memberikan surat keterangan bahwa deposito yang ada di Swiss
memang atas nama saya. Akhirnya, saya bersedia memberi surat kuasa
kepada Musa. Isinya: meminta keterangan tertulis kepada Union Bank of
Switzerland, apakah benar deposito di bank tersebut memang atas nama
saya. Jadi justru saya yang meminta keterangan, bukan saya yang memberi
keterangan. Saya juga tak mengatakan ingin menagih,” katanya.
Namun, sampai Gatra mewawancarai itu, Soebandrio mengaku
belum menerima surat jawaban dari UBS. “Jadi, saya belum tahu apakah
benar di sana ada deposito atas nama saya,” katanya.
Soebandrio juga mengaku meminta Musa mencairkan dana pribadinya di
bank Swiss, sebesar US$ 35 ribu. “Sengaja saya suruh Musa mengurusnya,
sekalian untuk mengetes dia, apa benar dia bisa. Ternyata uang itu pun
tak bisa diambil. Sekali lagi, saya tak mengutak-utik Dana Revolusi.
Uang US$ 35 ribu itu uang saya pribadi,” katanya.
Pada 13 Februari 1986, Soebandrio menulis surat kepada Presiden
Soeharto, memberitahukan tentang adanya Dana Revolusi itu. Dalam surat
kepada Pak Harto, ia memerinci jumlah dana di Union Bank of Switzerland
sebesar US$ 450 juta. Di Barcley Bank Inggris ada emas senilai £ 125
juta.
Namun, dalam wawancara dengan Gatra tersebut, Soebandrio
mengaku salah terkait surat kepada Presiden Soeharto. “Itulah kesalahan
saya. Saya dan keluarga saya begitu dipengaruhi orang luar, dari tak
percaya sampai akhirnya percaya. Mengapa saya menyebut angkanya kepada
Pak Harto? Itu karena saya bingung. Banyak orang memberikan data itu
berikut menyebutkan tempat penyimpanannya. Mereka juga berkata, kalau
saya tak mengaku akan berdosa, yang akibatnya bisa fatal. Saya
sebetulnya bukan tak mau mengaku. Tapi, saya memang sangsi barang itu
ada,” ujar Soebandrio. Dalam akhir wawancaranya, Soebandrio menegaskan
kembali bahwa tidak ada Dana Revolusi atas nama dirinya.
Pada 20 Februari 2015, Tommy Soeharto juga menulis di akun
Twitter-nya bahwa dana itu sudah digunakan untuk partai tertentu.
“Sebagian dana itu digunakan untuk pembangunan perbaikan usai perang.
Sisanya dibawa anak kesayangan dan digunakan untuk kendaraan pribadi,”
tulis Tommy.
Itu artinya Dana Revolusi, menurut Tommy, sudah cair dan dibawa “anak
kesayangan”, yang sebagian digunakan membiayai partai politik. Anak
kesayangan siapa yang dimaksud? Apakah anak kesayangan Bung Karno,
mengingat keputusan perlunya Dana Revolusi itu datang dari Bung Karno?
Megawatikah yang dimaksud Tommy. Apakah partai politik yang dibiayai
dari Dana Revolusi itu juga maksudnya PDIP, karena Megawati adalah Ketua
Umum PDIP?
Kesan itu ke arah sana semakin kuat karena Tommy seakan memberi kode
dengan frasa “keluarga yang tidak akur”. Karena, seperti diketahui,
hubungan Megawati dan adiknya, Rachmawati, mengesankan ketidakakuran di
antara mereka. Dalam kasus KPK-Polri saja, misalnya, Rachmawati kerap
mengecam keras Megawati karena ia anggap sebagai biang keladi kekisruhan
itu. Malah, pada 19 Februari 2015), Rachmawati menyebut Mega sebagai
Ibu Budi Gunawan, komisaris jenderal polisi yang dicalonkan Presiden
Joko untuk jadi Kapolri, namun dibatalkan meski DPR telah menyetujui.
“Budi Gunawan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Ibu Budi. Dia
mendapatkan privilese saat Ibu Budi menjadi presiden. Penunjukan BG
sebagai calon Kapolri tidak terlepas dari tekanan Ibu Budi,” kata
Rachmawati.
Jadi, benarkan keluarga tidak akur yang dimaksud itu adalah keluarga
Bung Karno? Entahlah. Yang pasti, dalam twit selanjutnya, Tommy menulis,
“Itu baru beberapa kata dari saya. Lain kali akan saya lanjutkan.
Sebaiknya lain kali kalau tidak mau ditelanjangi jangan menelanjangi,”
katanya.(nn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar